China jajah Indonesia, masuk tanpa ijin

Serbuan tenaga kerja atau buruh dari China ke Indonesia makin marak. Mereka berada di proyek-proyek pemerintah, pembangunan pembangkit listrik, tambang, pariwisata, dan lainnya. Keberadaan mereka di negeri ini bak ‘penjajah’ yang sudah mengusir buruh lokal.
Sementara pekerja China itu tak ada yang mengusik, meski kerapkali ditemukan mereka masuk ke negeri ini tanpa mengantongi surat izin apapun. Kehadiran pekerja asal Tiongkok ini sudah melukai perasaan ratusan juta rakyat Indonesia.
Serbuan buruh asal China kembali mencuat karena informasi yang beredar jumlahnya akan mencapai 10 juta orang, bahkan kedepannya diperkirkan terus bertambah. Kalangan buruh Indonesi terus memprotes dan menyatakan keberatan. Namun, pemerintahan Jokowi tak memperhatikannya.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, Mirah Sumirat, menyayangkan sikap pemerintah yang tidak melindungi buruhnya sendiri. Apalagi banyak peraturan pemerintah yang terkait dengan tenaga kerja asing ini dilanggar.
“Diantara peraturan pemerintah yang dilanggar adalah dibolehkannya tenaga kerja asing tidak menggunakan bahasa Indonesia, karena aturan pekerja asing wajib bahasa Indonesia sudah dicabut. Hal ini bisa membuat kiamat bagi buruh Indonesia," kata Mirah kepada Harian Terbit, Senin (5/12/2016).
Mirah menilai dengan maraknya pekerja China masuk ke Indonesia maka menunjukan pemerintah Indonesia lebih pro China ketimbang buruh Indonesia.
Membanjirnya pekerja asal China justru melukai perasaan ratusan juta rakyat Indonesia. “Mereka dibiarkan masuk, meski tanpa mengantongi surat apapun. Sehingga jumlah mereka makin marak,” kata Direktur Eksekutif Energi Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahean, kepada Harian Terbit, Senin (5/12/2016).
Sikap pemerintah ini, menurutnya, memang aneh. Ketika tingkat pengangguran di negara ini meningkat, pemerintah bukannya menyediakan lapangan kerja bagi penduduk lokal, malah memberikan kesempatan lapangan kerja kepada asing khususnya China.
Menurutnya, utang berkedok investasi dari China telah menjadi lahan subur dan hanya membuka lapangan kerja baru bagi buruh China, bukan tenaga kerja lokal. “Bangsa yang sesak dengan pengangguran ini akan diserahkan lapangan kerjanya kepada tenaga kerja dari China,” ujarnya.
Sementara itu pemerhati kebijakan energi nasional, Yusri Usman mengatakan, pemerintah Jokowi memang kacau untuk menyikapi serbuan buruh asal China. Oleh karena itu bahaya mengancam rakyat Indonesia ke depannya.
"Pemerintah harus berbenah diri, mengoreksi kebijakan-kebijakannya yang tidak pro kepentingan nasional,” paparnya.
Sementara itu Ketua Departemen Infokom dan Media KSPI, Kahar S. Cahyono menngatakan, mestinya pemerintah memproteksi tenaga kerja dalam negeri.
Ketua Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan masalah pekerja asing asal China memang menjadi suatu persoalan di tanah air.
"Hal yang mengkhawatirkan dari tenaga kerja asing adalah jika mereka masuk ke Indonesia tidak sesuai peraturan yang berlaku, kemudian oleh kepentingan tertentu dibiarkan," ujar Ray kepada Harian Terbit di Jakarta, Senin (5/12/2016).
DPR
DPR menyikapi serius masalah tenaga kerja asing (TKA) asal China yang membanjiri Indonesia. Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pemerintah harus menyeriusi permasalahan TKA ini karena akan menggerus peluang tenaga kerja lokal.
“Padahal, dengan mendahulukan pekerja lokal, banyak keuntungan akan diperoleh misalnya jumlah pengangguran akan berkurang. ”Kemiskinan juga dapat ditanggulangi secara cepat,” ungkapnya.
Membantah
Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Hanif Dhakiri membantah kabar mengenai serbuan tenaga kerja China ke Indonesia, yang jumlahnya mencapai 10 juta orang.
"Tidak benar. Pekerja asing asal Tiongkok sekitar 14-16 ribu dalam periode satu tahun. Sebagaimana pekerja asing lain di Indonesia yang totalnya 70 ribuan, mereka keluar dan masuk dalam periode satu tahun itu," kata Hanif, Minggu, 17 Juli 2016.